Loading...

Jawa Timur, 2017-Gunung Tumbang Pitu, kawasan yang dulunya berstatus hutan lindung itu merupakan kawasan penting bagi penduduk Desa Sumber Agung, Pesanggaran, Sumbermulyo, Kandangan dan Sarongan. Selain berfungsi sebagai pusat mata air yang mampu mencukupi kebutuhan pertanian dan konsumsi rumah tangga, disanalah sebagian besar penduduk, khususnya kaum perempuan mencari beberapa tanaman obat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan secara turun-temurun.

Pada tanggal 9 Juli 2012, PT Bumi Suksesindo (PT BSI) mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) eksploitasi produksi dari Bupati Azwar Anas melalui SK Bupati No. 188/555/KEP/429.011/2012 dan dan No. 188/547/KEP/429.011/2012 dengan luas konsesi 4.998 hektaruntuk melakukan pertambangan emas di bukit Tumpang Pitu. Selain PT. BSI ada juga PT. Damai Suksesindo (PT. DSI) yang mendapatkan izin usaha pertambangan dengan luas areal 6.623,45 hektar. Kedua perusahaan ini melakukan eksporasi di kecamatan yang sama, yaitu Pesanggaran, Banyuwangi, dan keduanya merupakan anak perusahaan PT. Merdeka Copper Gold, Tbk.

Dari luasan 4.998 hektar IUP PT BSI, 1.942 hektar terletak di kawasan hutan lindung Gubung Tumpang Pitu. Berdasar UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan lindung terlarang untuk kegiatan pertambangan terbuka. Untuk itu, Bupati Banyuwangi Azwar Anas melalui surat No. 522/635/429/108/2012 yang mengusulkan penurunan fungsi kawasan hutan Gunung Tumpang Pitu seluas 9.743,28 hektar. Menteri Kehutanan yg saat itu dijabat Zulkifli Hasan merespon surat Bupati Azwar Anas dan menurunkan status Gunung Tumpang Pitu dari Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi melalui SK Menteri Kehutanan No. 826/MENHUT-II/2013 seluas 1.942 hektar.

Setelah aktivitas pertambangan emas dilakukan PT BSI, para nelayan kawasan Pantai Lampon dan Pancer kesulitan mendapatkan ikan. Hal ini dikarenakan kualitas air yang menurun sehingga air di pantai tersebut menjadi berwarna coklat, diduga akibat dari penambangan PT. BSI. Selain itu, karena pada 1994, pantai Pancer pernah diterjang tsunami, penduduk sekitar pantai tersebut bergantung kepada bukit Tumbang Pitu untuk menahan bencana tsunami selanjutnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Heri Budiawan yang biasa dipanggil Budi Pego bersama warga desa lainnya melakukan demonstrasi penolakan penambangan PT BSI pada tanggal 4 April 2017.  Budi Pego dan warga memasang spanduk “tolak tambang” di sepanjang pantai Pulau Merah-Sumberagung hingga kantor Kecamatan Pesanggaran. Keesokan harinya, muncul beberapa pernyataan dari pihak aparat keamanan Banyuwangi (TNI/Polri), bahwa di dalam spanduk penolakan warga terdapat logo yang diduga mirip palu arit. Pernyataan itu, bertentangan dengan keterangan warga dan temuan lapangan yang dikumpulkan oleh JATAM, tidak satupun spanduk yang terpasang terdapat logo yang dituduhkan oleh pihak aparat keamanan.

Karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dan dianggap sebagai orang yang menggerakkan aksi, pada 26 Juli 2017, Budi Pego diperiksa dan ditahan oleh Kepolisian Resor Banyuwangi, dengan tuduhan menyebarkan ajaran komunisme. Proses hukum berlanjut hingga pengadilan. Kejaksaan Negeri Banyuwangi selaku penuntut mendakwa Budi Pego dengan Pasal 107 huruf a UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”dan menuntut Budi Pego di pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyidangkan perkara Budi Pego menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, dan Budi dinyatakan bersalah sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 huruf a UU No 27 Tahun 1999 dan menjatuhkan vonis penjara selama 10 Bulan. Ada tiga alasan yang membuat Majelis Hakim menjatuhkan vonis tersebut. Pertama,unsur melawan hukum terpenuhi menurut hakim karena aksi tersebut tidak diberitahukan secara tertulis (hanya pemberitahuan lisan) berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua,Budi Pego dianggap sebagai koordinator aksi karena menurut keyakinan hakim terdakwa di video terlihat sedang mengarahkan aksi dan ketika aksi di Gunung Salakan, Budi Pego memberitahukan aksi secara lisan kepada polisi, pembuatan spanduk di rumah Budi Pego, sehingga berdasarkan pasal 15-16 UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kordinator aksi bertanggung jawab secara penuh. Ketiga, unsur menyebarkan ajaran komunis karena terdapat logo palu arit yang identik dengan ajaran komunisme yang dilarang ketika aksi dan patut diduga Budi Pego tahu logo itu dan tidak menghentikan aksi. Padahal hingga akhir persidangan, Hingga persidangan berakhir spanduk tersebut tak pernah ditunjukkan sebagai barang bukti di pengadilan.

Tidak terima dengan putusan tersebut, pada 26 Januari 2018, Budi Pego bersama dengan kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Akan tetapi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur justru memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Sehingga pada 25 April 2018, Budi Pego mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus kriminalisasi Budi Pego, dapat melihat dari tautan berikut:

  1. https://walhi.or.id/budi-pego-adalah-pejuang-ham-dan-lingkungan-hidup-dia-tidak-layak-dihukum/
  2. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3627855/kejari-banyuwangi-tahan-tersangka-kasus-demo-bawa-logo-palu-arit
  3. https://www.suara.com/news/2018/01/25/020200/ylbhi-kecam-putusan-vonis-budi-pego
  4. http://kbr.id/nusantara/04-2018/banding_kasus_palu_arit_ditolak__budi_pego_ajukan_kasasi/95865.html
2018-09-05T18:09:41+00:00